Seminar kolosal’ diadakan oleh Pengurus PGRI Kabupaten Magetan, dengan mengangkat masalah yang cukup menarik  :  Sertifikasi Guru. Karena kolosal, pesertanya pun tidak tanggung-tanggung diperkirakan 8.000 (delapan ribu) orang. Ini berarti, (seandainya target terpenuhi) hampir seluruh guru sekabupaten turut ambil bagian dalam seminar. Karena seminar diadakan pada hari Sabtu, berarti pula (sekali lagi seandainya target terpenuhi) seluruh siswa sekolah sekabupaten terpaksa belajar di rumah, karena bapak dan ibu guru mereka mengikuti seminar. Seandainya seminar diadakan dengan wajar, (biasanya setiap perserta dimohon biaya kontribusi sekitar Rp 50.000,00) mungkin jumlah peserta tidaklah sebesar itu. Mungkin posisinya tidak akan mampu menggeser prioritas siswa untuk memperoleh hak mereka, yaitu mendapatkan  pelajaran. Seminar ini menjadi begitu berarti, karena peserta tidak dibatasi jumlahnya dan tidak dipungut biaya alias gratis. 
Permasalahan muncul, ketika dalam seminar yang diadakan dihadiri pula oleh pasangan bakal calon gubernur. Meskipun belum memasuki masa kampanye, kehadiran calon gubernur pada seminar di kabupaten tentu mendapat sorotan. Hal ini mengingatkan penulis pada peristiwa sebelumnya yang juga diselenggarakan oleh Pengurus PGRI Kabupaten Magetan, ketika mengadakan doa bersama. Doa bersama merupakan suatu kegiatan yang baik, tetapi ketika doa bersama dilakukan untuk Bapak Bupati yang kebetulan waktu itu tersandung masalah korupsi dan kebetulan pula saat itu sedang sakit, masalahnya akan menjadi lain. Mau tidak mau, kegiatan itu menjadi sarat unsur politis. Demikian pula dengan seminar yang baru saja dilaksanakan.
Permasalahan tidak berhenti sampai di sini. Seminggu kemudian, dinas pendidikan mengadakan acara seminar (tandingan) yang sama kolosalnya. Seminar diadakan di Gelanggang Olahraga, dengan pembicara tak kalah bobot kualitas intelektualitasnya. Seluruh guru sekabupaten diharapkan (diwajibkan) mengikuti seminar tersebut. Kesan ‘bersaing’ kental sekali dalam kedua kegiatan tersebut. Untunglah, kegiatan seminar yang ke dua (seminar yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan) ini dilaksanakan bukan pada hari efektif sekolah, sehingga tidak mengurangi hak anak untuk mendapatkan pelajaran.
Akan tetapi, permasalahan ini tentu akan merugikan dunia pendidikan pada umumnya. Tampak jelas adanya ketidakharmonisan antara dinas pendidikan dengan PGRI, yang dipicu oleh masuknya unsur politis dalam dunia pendidikan.
Sebagai organisasi profesi, PGRI mustinya bersikap profesional. Kemandirian dan netralitas harus ditegakkan, karena disitulah pondasi dasar organisasi ini. Dengan dilandasi netralitas yang terjaga, perjuangan PGRI sebagai organisasi profesi tentu akan lebih ‘elegan’ dan berwibawa. Dengan masuknya unsur politis dalam kegiatan dan perjuangan PGRI, akan menonjolkan kesan bahwa para guru tidak lebih sekadar ‘bebek’ yang dengan mudah digiring kemanapun. Akan lebih bijak kiranya apabila Pengurus PGRI kabupaten lebih selektif dalam menyelenggarakan suatu kegiatan, sehingga tidak mudah ditunggangi oleh unsur politis yang menawarkan keuntungan yang sementara sifatnya.