Oleh: sastrosuwiryo | November 22, 2014

MENCERMATI PERMENDIKNAS NOMOR 81-A TAHUN 2013 DAN NOMOR 103 TAHUN 2014

Perbedaan yang sering menjadi perdebatan di antara teman-teman guru berkaitan dengan Permendiknas Nomor 103 Tahun 2014 dengan Permendiknas 81-A Tahun 2013 adalah muatan dalam RPP. Dalam Permendiknas Nomor 81-A Tahun 2013 pada Lampiran IV Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran halaman 38 – 39 disebutkan :

RPP paling sedikit memuat : (i) tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) sumber belajara, dan (v) penilaian.

Sedangkan dalam Permendiknas Nomor 103 Tahun 2014 disebutkan :

RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

  1. Identitas sekolah, madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu;
  2. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi;
  3. Materi pembelajaran;
  4. Kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup;
  5. Penilaian, pembelajaran remidial, dan pengayaan; dan
  6. Media, alat, bahan, dan sumber belajar.

Kalau dicermati, dalam kedua Permendiknas tersebut terdapat perbedaan sebagai berikut :

Dalam Permendiknas Nomor 81-A Tahun 2013 tidak tertera indentitas sekolah, mata pelajaran, KI, KD, dan indikator.

Sedangkan pada Permendiknas Nomor 103 tahun 2014 tidak tertera tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran.

Hal ini memunculkan pendapat bahwa ketika menyusun RPP sesuai Permendiknas Nomor 103 Tahun 2014 tidak perlu/boleh mencantumkan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran. Atau setidak-tidaknya, bila guru menyusun RPP dengan mencantumkan kedua hal tersebut berarti salah.

Lalu muncul pertanyaan : Salahkah jika kita menyusun RPP dengan mencantumkan tujuan pembelajaran dan metode? Bukankah tidak hanya guru, bahkan peserta didik pun harus tahu apa tujuan yang hendak dicapai selama berproses selama 2 atau 3 jam pelajaran? Kalau dianalogikan, ketika seseorang berjalan ke arah timur, bukankah dia harus tahu tujuan yang hendak dicapai? Bukankah dia tidak hanya tahu indikatornya, misalnya sampai di perempatan belok kanan, sampai pertigaan belok kiri dan seterusnya?

Dengan berandai-andai, muncul pertanyaan serupa, jika sebelum Permendiknas Nomor 81-A Tahun direvisi salahkah bila kita menyusun RPP dengan mencantumkan identitas sekolah? Atau salahkah RPP yang kita buat jika mencantumkan Kompetensi Dasar dan indikator pencapaian?

Barangkali yang sering terlupakan adalah frasa yang berbunyi “memuat sekurang-kurangnya”. Dengan tetap mengikutkan frasa itu, sebenarnya terjawab sudah semua pertanyaan yang muncul diatas. Artinya, boleh-boleh saja guru menyusun RPP dengan mencantumkan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran selama hal itu diperlukan. Seharusnya tidak perlu terjadi perdebatan bila kita mencermati kedua Permendiknas.

Demikian semoga bermanfaat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: